Britananews.com | Gayo Lues — Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Gayo Lues pada Kamis mendatang menjadi momentum penting bagi masyarakat menyampaikan berbagai persoalan pemulihan pascabencana yang dinilai masih berjalan lambat dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga terdampak.
Gerakan Anak Muda Pembela Tanoh Aceh (GAMPATA) memastikan akan menyampaikan aspirasi melalui aksi damai sebagai bentuk kontrol sosial. Aksi tersebut bertujuan menghadirkan evaluasi terhadap kebijakan pemulihan yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan mendasar di lapangan.
GAMPATA menyoroti lambannya rehabilitasi infrastruktur, belum optimalnya fungsi sejumlah jalan dan jembatan, kualitas hunian sementara, kejelasan pembangunan hunian tetap, penyaluran dana bantuan hidup, hingga pentingnya transparansi pengelolaan anggaran pascabencana bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut GAMPATA, keberhasilan penanganan bencana tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dikucurkan. Kecepatan pelaksanaan, ketepatan sasaran, keterbukaan informasi, serta manfaat nyata bagi masyarakat merupakan ukuran utama keberhasilan pemulihan yang berkeadilan.
Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan penyelenggaraan penanganan bencana secara terencana, terpadu, transparan, dan akuntabel, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Koordinator GAMPATA, Sabarudin, menegaskan bahwa kunjungan Wakil Presiden seharusnya tidak hanya menjadi agenda seremonial. Pemerintah pusat perlu mendengar langsung suara masyarakat agar memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pemulihan pascabencana di Gayo Lues.
“Kami menyambut baik kedatangan Wakil Presiden, tetapi perhatian itu harus diwujudkan dengan mendengar langsung keluhan masyarakat. Jangan sampai laporan administratif terlihat baik, sementara warga masih menghadapi persoalan yang belum terselesaikan,” ujar Sabarudin.
Sabarudin menegaskan aspirasi yang disampaikan bukan bertujuan menciptakan kegaduhan ataupun konfrontasi. Sebaliknya, GAMPATA ingin memastikan pemerintah pusat memperoleh masukan objektif agar kebijakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.
Ia berharap kunjungan tersebut menjadi titik balik percepatan pemulihan pascabencana di Gayo Lues. Menurutnya, komitmen politik harus dibarengi tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat yang masih menunggu kepastian pemulihan.
