MEULABOH, Lembaga Aspirasi Nasional Atjeh (LANA) mengkritik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di bawah kepemimpinan Bupati Tarmizi terkait agenda pemecahan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) dalam rangka peringatan HUT Kota Meulaboh.
Ketua LANA, Teuku Laksamana, mempertanyakan urgensi, besaran anggaran, serta manfaat nyata kegiatan tersebut bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah jangan sampai lebih sibuk mengejar prestasi seremonial dibandingkan menyelesaikan persoalan mendasar rakyat.
“Kami ingin bertanya kepada Bupati, berapa anggaran yang dihabiskan untuk memecahkan rekor MURI tersebut, dari mana sumber dananya, serta apa manfaat langsung yang diterima masyarakat? Mengapa bukan rekor pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah layak huni, atau penciptaan lapangan kerja yang dikejar?” ujar Teuku Laksamana, Selasa (13/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
LANA menegaskan, perayaan hari jadi Kota Meulaboh tentu patut diapresiasi. Namun, kemeriahan kegiatan harus sebanding dengan manfaat yang dihasilkan, terlebih ketika masyarakat masih membutuhkan perhatian pemerintah terhadap persoalan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan.
LANA juga mendesak Pemkab Aceh Barat membuka secara transparan rincian pembiayaan kegiatan, termasuk sumber anggaran dan komponen biaya yang berkaitan dengan pemecahan rekor MURI.
“Jangan sampai rekor tercatat di MURI, tetapi manfaatnya tidak tercatat dalam kehidupan rakyat. Bupati harus memahami bahwa keberhasilan memimpin daerah bukan diukur dari banyaknya piagam penghargaan, melainkan dari berapa banyak masyarakat yang berhasil keluar dari kemiskinan,” tegasnya.
Menurut LANA, prestasi paling membanggakan bagi Aceh Barat bukan sekadar memecahkan rekor nasional, melainkan ketika pemerintah mampu menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Rakyat tidak bisa kenyang dengan piagam MURI. Yang mereka butuhkan adalah kesejahteraan dan realisasi janji politik kepala daerah,” pungkas Teuku Laksamana.
