Britananews.com | ACEH TENGGARA – Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan Muhammad Salim Fakhry mulai menguat. Aliansi Mahasiswa Pengawal Demokrasi menyatakan Salim Fakhry belum layak memimpin di tingkat provinsi karena dinilai gagal menuntaskan berbagai persoalan mendasar yang masih membelit Aceh Tenggara.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Pengawal Demokrasi, Muhammad Fitrah Ananda, menilai ambisi politik Salim Fakhry terlalu besar dibandingkan capaian kinerjanya sebagai Bupati Aceh Tenggara. Menurutnya, jabatan di tingkat provinsi tidak pantas diberikan kepada pemimpin yang masih menyisakan banyak persoalan daerah.
Fitrah menegaskan bahwa Salim Fakhry saat ini digaji dan diberi mandat oleh rakyat Aceh Tenggara melalui APBK. Karena itu, fokus utama seharusnya menyelesaikan berbagai persoalan daerah, bukan memperluas pengaruh politik ke tingkat yang lebih tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rakyat belum melihat banyak persoalan selesai, tetapi yang terlihat justru upaya memperkuat posisi politik. Kabupaten masih menghadapi berbagai krisis, sementara energi pemimpin justru terserap pada agenda lain yang tidak mendesak,” tegas Fitrah, pada hari selasa (23/06/2026)
Menurutnya, rekam jejak kepemimpinan Salim Fakhry belum menunjukkan keberhasilan yang cukup untuk dijadikan dasar memimpin organisasi politik sebesar Golkar Aceh. Berbagai persoalan strategis daerah hingga kini dinilai masih berjalan di tempat tanpa penyelesaian yang jelas.
“Kita sudah melihat track record Salim Fakhry sebagai bupati. Kondisi Aceh Tenggara terus dibayangi berbagai persoalan serius yang belum mampu diselesaikan. Anehnya, di tengah kondisi itu justru muncul ambisi memperluas kekuasaan ke tingkat provinsi,” ujar Fitrah.
Aliansi Mahasiswa Pengawal Demokrasi bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi pada pelantikan pengurus DPD I Golkar Aceh mendatang. Mereka menganggap masyarakat berhak menyampaikan protes terhadap pemimpin yang dinilai belum menuntaskan tanggung jawabnya sendiri.
Menurut Fitrah, seorang pemimpin yang ingin memperoleh kepercayaan lebih besar harus terlebih dahulu membuktikan kemampuannya menyelesaikan persoalan di wilayah yang dipimpinnya. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui jabatan baru, melainkan melalui hasil kerja yang nyata.
Sorotan tajam juga diarahkan pada reformasi birokrasi yang dinilai masih berjalan lambat. Pelayanan publik, akuntabilitas pemerintahan, efektivitas program pembangunan, hingga tata kelola birokrasi disebut belum menunjukkan perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat secara langsung.
Di sektor pertanian, kelangkaan dan tingginya harga pupuk bersubsidi menjadi bukti lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya merugikan petani, tetapi juga mengancam produktivitas pertanian yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat.
Fitrah juga menyoroti penanganan korban banjir akhir tahun 2025 yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Persoalan Hunian Tetap, Dana Tunggu Hunian, Jaminan Hidup, bantuan pemulihan ekonomi, hingga relokasi korban dinilai belum memperoleh kepastian yang memadai.
Kekecewaan masyarakat, lanjutnya, terlihat dari aksi pemblokiran jalan yang sempat dilakukan warga Ketambe. Peristiwa tersebut menunjukkan masih lemahnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat serta lambannya realisasi berbagai bantuan yang sangat dibutuhkan korban bencana.
“Ketika rakyat harus turun ke jalan untuk menuntut hak yang seharusnya mereka terima, itu menjadi bukti bahwa pemerintah belum mampu memberikan kepastian dan rasa keadilan kepada masyarakat,” katanya.
Persoalan kebencanaan juga dianggap belum ditangani secara serius. Banjir yang terus berulang hampir setiap tahun menunjukkan lemahnya sistem mitigasi, mulai dari pengelolaan daerah aliran sungai, pengawasan kawasan hulu, hingga pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
Selain itu, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. Program bantuan sosial dianggap belum mampu menjadi solusi jangka panjang apabila tidak disertai penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Fitrah turut menyoroti pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, keterbukaan data dan pengawasan publik menjadi syarat utama agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak tanpa menimbulkan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Di bidang infrastruktur, masih banyak ruas jalan, jembatan, fasilitas umum, dan sarana pendukung pertanian yang membutuhkan perhatian serius. Keterbatasan infrastruktur tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di berbagai wilayah.
Pelayanan publik juga dinilai masih jauh dari harapan. Keluhan mengenai lambannya proses administrasi, minimnya keterbukaan informasi, serta belum optimalnya digitalisasi pelayanan menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum berjalan sesuai ekspektasi masyarakat.
Fitrah menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukanlah serangan politik, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Kritik, menurutnya, harus dijadikan bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman.
“Jabatan di tingkat provinsi membutuhkan kapasitas, rekam jejak, dan bukti keberhasilan yang nyata. Selama berbagai persoalan strategis Aceh Tenggara masih belum terselesaikan secara optimal, kami menilai Muhammad Salim Fakhry belum layak menjadi representasi kepemimpinan di tingkat provinsi. Rakyat membutuhkan hasil kerja, bukan sekadar narasi,” tutup Muhammad Fitrah Ananda.
