KUTACANE, ACEH TENGGARA – BritanaNews.com, 13 September 2026 — Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Desa Salang Muara, Kecamatan Deleng Pekison, Kabupaten Aceh Tenggara, mulai dipertanyakan warga. Sorotan kali ini mengarah pada pengelolaan enam unit teratak desa yang disebut disewakan kepada masyarakat.
Warga mempertanyakan secara terbuka bagaimana mekanisme pengelolaan aset tersebut, berapa sebenarnya pemasukan yang diperoleh dari penyewaan, serta ke mana dana hasil penyewaan tersebut mengalir.
Berdasarkan informasi yang diterima BritanaNews.com, masing-masing teratak disebut memiliki nilai sewa sekitar Rp150 ribu per unit. Jika keenam unit tersebut disewakan secara bersamaan, nilai penerimaan yang dipertanyakan warga mencapai sekitar Rp900 ribu dalam satu kali penyewaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalannya bukan semata-mata mengenai besaran uang sewa. Warga ingin mengetahui apakah setiap transaksi tercatat, siapa yang menerima pembayaran, apakah uang tersebut disetorkan ke kas BUMK, serta bagaimana penggunaannya setelah diterima.
“Kalau memang ada pemasukan dari aset desa, masyarakat tentu ingin tahu berapa penerimaannya, dicatat di mana dan digunakan untuk apa. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui ada aset yang disewakan, tetapi tidak mengetahui laporan keuangannya,” ujar warga yang meminta persoalan tersebut mendapat penjelasan terbuka.
Aset Desa, Dana BUMK, Publik Berhak Bertanya
Warga menilai keberadaan aset yang dikelola melalui BUMK semestinya diikuti dengan tata kelola yang jelas. Setiap pemasukan dan pengeluaran idealnya memiliki pencatatan sehingga dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme pengelolaan BUMK.
Pertanyaan warga kemudian mengerucut pada beberapa hal penting: berapa total pemasukan dari enam teratak tersebut, sejak kapan dikelola, berapa kali disewakan, siapa yang bertanggung jawab menerima pembayaran, serta ke mana seluruh hasil penyewaan disetorkan.
Termasuk, apakah terdapat bukti transaksi atau pembukuan yang dapat menunjukkan jumlah pemasukan dan penggunaannya.
Pertanyaan tersebut dinilai penting bukan untuk menuduh adanya penyimpangan, melainkan untuk memastikan pengelolaan aset dan keuangan BUMK berjalan secara transparan dan akuntabel.
Sebab, semakin terbuka pengelolaan keuangan BUMK, semakin kecil pula ruang munculnya dugaan maupun kecurigaan di tengah masyarakat.
Ketua BUMK Diminta Buka Data
Warga Desa Salang Muara mendesak Ketua BUMK memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengelolaan enam unit teratak tersebut.
Penjelasan yang diharapkan bukan sekadar pernyataan bahwa aset tersebut dikelola BUMK, tetapi juga menyangkut data pemasukan, pencatatan transaksi, mekanisme penyetoran, serta penggunaan dana hasil penyewaan.
Jika seluruh penerimaan telah dicatat dan disetorkan ke kas BUMK, masyarakat tentu berharap hal tersebut dapat dijelaskan secara terbuka sehingga persoalan menjadi terang dan tidak berkembang menjadi spekulasi.
Sebaliknya, apabila terdapat mekanisme khusus dalam pengelolaan aset dan dana tersebut, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai dasar dan mekanismenya.
BritanaNews.com Buka Ruang Klarifikasi
BritanaNews.com menegaskan bahwa informasi ini merupakan sorotan dan pertanyaan masyarakat, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan atau tindak pidana.
Untuk menjaga prinsip keberimbangan dan sesuai kaidah jurnalistik, BritanaNews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ketua BUMK Salang Muara, Pemerintah Desa Salang Muara, maupun pihak terkait lainnya.
Klarifikasi tersebut penting untuk menjelaskan kepada publik bagaimana sebenarnya pengelolaan enam unit teratak desa, berapa penerimaan yang telah diperoleh, bagaimana pencatatannya, serta untuk apa dana tersebut digunakan.
Masyarakat pada akhirnya hanya menginginkan satu hal: jika uang masuk, harus jelas jumlahnya; jika dicatat, harus jelas pembukuannya; dan jika digunakan, harus jelas peruntukannya.
Transparansi bukanlah tuduhan. Transparansi adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Hartono Pinem
BritanaNews.com
