Saat bersama Istri Kedua Kecik Tetinggi
Gayo Lues|Britana News – Persoalan rumah tangga Kepala Desa (Kecik) Tetinggi, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues, kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan masyarakat mengenai dugaan perkawinan poligami yang melibatkan seorang perempuan dari wilayah Aceh.
Persoalan tersebut tidak berhenti pada isu kehidupan pribadi. Saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat, 21 Agustus 2026, Kepala Desa Tetinggi memberikan sejumlah tanggapan melalui percakapan WhatsApp yang kemudian memunculkan pertanyaan lain:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
bagaimana seorang pejabat pemerintahan desa seharusnya bersikap ketika dimintai klarifikasi oleh wartawan mengenai informasi yang menyangkut dirinya dan menjadi perhatian masyarakat?
Dalam percakapan tersebut, Kepala Desa Tetinggi pada awalnya membantah bahwa foto yang dikirimkan wartawan merupakan dirinya. Ia menyebut foto tersebut sebagai hasil editan. Wartawan kemudian mengirimkan video yang diklaim sebagai rekaman asli untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
Setelah menerima video tersebut, respons Kepala Desa Tetinggi berubah. Ia meminta agar persoalan rumah tangganya tidak dicampuri pihak lain. Dalam percakapan itu, ia juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah diketahui atau mendapat persetujuan dari pihak keluarga.
Pernyataan itu tentu belum dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi perkawinan poligami. Status perkawinan seseorang merupakan persoalan faktual dan hukum yang harus dibuktikan melalui dokumen serta keterangan pihak yang berwenang. Karena itu, informasi mengenai dugaan tersebut tetap harus ditempatkan sebagai dugaan sampai terdapat bukti yang dapat diverifikasi.
Namun, substansi percakapan tersebut memunculkan persoalan yang lebih luas karena Kepala Desa Tetinggi juga membawa nama sejumlah tokoh publik ke dalam perdebatan mengenai kehidupan rumah tangganya.
Dalam percakapan yang diterima wartawan, ia menyebut Gubernur Aceh dan tokoh agama Abuya Amran Wali ketika menyampaikan pandangannya mengenai poligami.
Penyebutan nama pejabat atau tokoh lain dalam persoalan pribadi tentu tidak serta-merta membuktikan adanya pembenaran hukum terhadap tindakan yang sedang dipersoalkan.
Setiap orang memiliki persoalan, status, dan konsekuensi hukum masing-masing. Karena itu, membandingkan suatu persoalan pribadi dengan kehidupan pribadi pejabat atau tokoh lain justru berpotensi mengaburkan inti persoalan yang seharusnya dijawab.
Pertanyaan dasarnya sebenarnya sederhana: apakah Kepala Desa Tetinggi benar telah melakukan perkawinan kedua, dan jika benar, apakah perkawinan tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku?
Pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan tantangan, perbandingan, ataupun membawa nama orang lain. Jawaban yang paling kuat justru berupa fakta, dokumen, dan penjelasan yang dapat diverifikasi.
Dalam percakapan tersebut juga terdapat pernyataan mengenai anggapan bahwa hukum dapat bersikap tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Pernyataan seperti itu merupakan pendapat pribadi yang tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang bebas dari aturan hukum.
Justru sebaliknya, seorang kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat dituntut memberikan contoh mengenai kepatuhan terhadap aturan.
Jabatan publik membawa konsekuensi berupa tuntutan transparansi, kehati-hatian dalam berkomunikasi, serta kesediaan memberikan klarifikasi ketika muncul persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Yang juga patut menjadi perhatian adalah cara menghadapi kerja jurnalistik. Wartawan yang memperoleh informasi dari masyarakat memiliki kewajiban melakukan verifikasi dan memberikan ruang kepada pihak yang diberitakan untuk memberikan klarifikasi. Pada sisi lain, pejabat publik yang dikonfirmasi juga memiliki hak untuk menjelaskan, membantah, atau memberikan bukti pembanding.
Perbedaan pendapat dalam proses konfirmasi merupakan hal yang wajar. Yang menjadi persoalan adalah ketika proses tersebut berubah menjadi saling menantang atau merendahkan profesi.
Jika benar terdapat pernyataan yang dapat dimaknai sebagai pelecehan terhadap pekerjaan wartawan, hal itu seharusnya tidak dianggap sepele, sebab hubungan antara pejabat publik dan pers merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
Pers bukan aparat penegak hukum. Wartawan juga bukan hakim yang menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Tugas jurnalistik adalah mencari, memeriksa, menguji, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat berdasarkan fakta serta memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.
Karena itu, ketika seorang pejabat desa dikonfirmasi mengenai informasi yang berkembang di tengah masyarakat, respons yang paling tepat bukan menganggap pertanyaan sebagai serangan pribadi, melainkan menjelaskan duduk persoalannya secara terbuka.
Di sinilah peran Camat Blangpegayon menjadi penting. Pemerintah kecamatan sepatutnya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan terhadap persoalan pribadi Kepala Desa Tetinggi.
Namun, pemerintah kecamatan juga tidak seharusnya menutup mata apabila muncul persoalan yang menyentuh tata kelola pemerintahan desa, etika pejabat publik, hubungan dengan masyarakat, maupun dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika memang terdapat dugaan perkawinan kedua, pemerintah kecamatan dapat meminta klarifikasi dan memeriksa dokumen yang relevan melalui mekanisme yang berlaku. Jika persoalannya ternyata hanya menyangkut isu yang tidak terbukti, klarifikasi resmi juga diperlukan agar nama Kepala Desa Tetinggi tidak terus menjadi sasaran informasi yang tidak benar.
Demikian pula apabila terdapat keberatan terhadap pemberitaan, jalur yang tersedia adalah hak jawab, hak koreksi, klarifikasi, atau mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai ketentuan yang berlaku. Bukan dengan tekanan, ancaman, atau upaya membatasi wartawan dalam melakukan konfirmasi.
Masyarakat desa berhak mengetahui bahwa aparatur pemerintahan mereka bekerja dengan standar integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Kehidupan pribadi memang memiliki ruang privat, tetapi ketika seseorang memegang jabatan publik, setiap persoalan yang berpotensi bersinggungan dengan pelaksanaan jabatan tentu dapat menjadi perhatian publik sepanjang diberitakan secara proporsional dan berdasarkan fakta.
Karena itu, persoalan Kecik Tetinggi sebaiknya tidak dibiarkan berkembang menjadi perang opini di media sosial atau percakapan pribadi yang tidak berujung. Pemerintah Kecamatan Blangpegayon perlu menghadirkan klarifikasi yang terang, bukan sekadar membiarkan masyarakat menebak-nebak.
Ada tiga hal yang harus dipisahkan secara tegas. Pertama, benar atau tidaknya dugaan perkawinan kedua. Kedua, jika benar, apakah seluruh prosesnya sesuai dengan hukum dan administrasi yang berlaku. Ketiga, apakah cara seorang kepala desa merespons wartawan dan masyarakat telah sesuai dengan etika seorang penyelenggara pemerintahan.
Ketiga pertanyaan tersebut memiliki ukuran pembuktian yang berbeda. Jangan sampai persoalan pertama digunakan untuk menghakimi seseorang sebelum ada bukti, tetapi jangan pula persoalan kedua dan ketiga diabaikan hanya karena dianggap sebagai urusan rumah tangga.
Pemerintah desa adalah institusi pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik dan administrasi, tetapi juga melalui keteladanan pejabatnya ketika menghadapi kritik.
Karena itu, Camat Blangpegayon patut meminta penjelasan resmi kepada Kepala Desa Tetinggi dan memastikan persoalan ini diselesaikan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan siapa yang paling kuat berargumentasi.
Apabila tidak ada pelanggaran, sampaikan bahwa tidak ada pelanggaran. Apabila ada persoalan administrasi atau etik, periksa sesuai mekanisme. Jika pemberitaan dianggap keliru, gunakan hak jawab. Semua memiliki jalur.
Yang tidak boleh terjadi adalah masyarakat dibiarkan berada di tengah kabut informasi, sementara pejabat publik dan wartawan saling berhadapan tanpa penyelesaian yang jelas.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai kehidupan rumah tangga seorang kepala desa. Ini menyangkut standar perilaku pejabat publik, penghormatan terhadap profesi jurnalistik, kepastian hukum, serta hak masyarakat memperoleh informasi yang benar.
Jabatan kepala desa bukan kekuasaan tanpa batas. Begitu pula profesi wartawan bukan kewenangan untuk menghakimi seseorang. Keduanya memiliki batas dan tanggung jawab masing-masing.
Karena itu, fakta harus diletakkan di depan. Dokumen harus diperiksa. Klarifikasi harus diberikan. Dan apabila memang tidak terdapat pelanggaran, semua pihak harus menghormati hasil pemeriksaan.
Sebaliknya, jika ditemukan persoalan yang bertentangan dengan ketentuan, pemerintah tidak boleh membiarkannya berlalu hanya karena yang bersangkutan merupakan pejabat desa.
Masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang paling keras membantah. Masyarakat membutuhkan pejabat yang mampu memberikan jawaban paling jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. [Tim]
