Kutacane, Aceh Tenggara – 6 Mei 2026 (Britana.com). Proyek rehabilitasi irigasi Tahun Anggaran APBK 2025 senilai sekitar Rp26 miliar yang berlokasi di Desa Lawe Harum, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, kini menjadi sorotan masyarakat. Rabu (06/05/2026).
Proyek yang diduga dikerjakan oleh PT Hutama Karya tersebut menuai berbagai keluhan warga terkait kualitas pekerjaan di lapangan. Masyarakat menduga pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang semestinya.
Berdasarkan laporan warga, ditemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian pekerjaan, di antaranya hasil pengecoran dinding beton yang terlihat kurang rapi, serta munculnya retakan pada bagian bawah dinding penahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, warga juga menilai pekerjaan dilakukan tidak secara menyeluruh. Struktur bangunan lama yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat banjir disebut hanya ditutup atau dilapisi semen tanpa adanya perbaikan mendasar pada konstruksi utama.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kekuatan dan daya tahan bangunan dalam jangka panjang. Padahal, irigasi tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan pertanian masyarakat di wilayah Kutacane dan sekitarnya.
Di sisi lain, pengawasan proyek dinilai kurang optimal. Warga menduga lemahnya pengawasan teknis di lapangan menyebabkan kualitas pekerjaan terkesan tidak maksimal.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak pelaksana proyek belum mendapatkan tanggapan. Pesan WhatsApp yang dikirim kepada salah satu pihak yang disebut bernama Peri juga belum mendapat jawaban.
Masyarakat berharap pihak berwenang, seperti Kejaksaan, Inspektorat, dan aparat penegak hukum, segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut. Hal ini dinilai penting agar proyek yang masih berjalan dapat dievaluasi dan diperbaiki apabila ditemukan adanya kekeliruan, sehingga tidak merugikan keuangan negara.
Dengan nilai anggaran yang cukup besar, publik berharap proyek ini dapat dikerjakan secara profesional dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas serta benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Aceh Tenggara.
Masyarakat juga meminta perhatian dari Kapolri serta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar persoalan ini dapat ditindaklanjuti secara serius.
(Hartono Pinim)
