Berita.nanews.Com-Medan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara terus memperkuat komitmen dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengawasan orang asing melalui sinergi lintas lembaga. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara, Penrad Siagian, yang diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, pada Rabu (06/05) di Medan.
Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan Uray Avian, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Gelora Adil Ginting, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Arauna Giovanni, serta Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sofyan Martono Wibowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Audiensi ini menjadi forum strategis untuk membahas berbagai isu keimigrasian yang krusial, di antaranya maraknya TPPO, Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, Senator Sumut Penrad Siagian menyoroti tingginya angka pemulangan PMI nonprosedural dari luar negeri. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 20 PMI ilegal telah dipulangkan, termasuk dua orang dalam kondisi meninggal dunia.
Menurutnya, berdasarkan informasi dari perwakilan diplomatik Indonesia di Kamboja, masih banyak warga Sumatera Utara yang menjadi korban praktik pemberangkatan ilegal. Kondisi ini dinilai sebagai alarm serius untuk memperkuat pencegahan dari hulu, terutama dalam proses permohonan paspor.
“Perlu langkah bersama agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak mudah terjebak bujuk rayu agen ilegal yang memberangkatkan mereka tanpa prosedur yang sah,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Parlindungan menegaskan bahwa jajarannya terus memperketat pengawasan keimigrasian meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya manusia.
“Saat ini terdapat 786 pegawai yang tersebar di 11 Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di Sumatera Utara, dengan cakupan wilayah 25 kabupaten dan 8 kota. Oleh karena itu, pengawasan tidak dapat dilakukan sendiri dan memerlukan sinergi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA),” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa upaya pencegahan terus dioptimalkan, mulai dari tahap wawancara permohonan paspor, pengawasan keberangkatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), hingga pembentukan program Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) dan Desa Binaan Imigrasi (DBI) yang saat ini telah menjangkau 98 desa.
Program tersebut menjadi garda terdepan dalam edukasi masyarakat dengan pendekatan kolaboratif, khususnya di wilayah yang rawan TPPO dan TPPM.
Sepanjang tahun 2025, Imigrasi Sumatera Utara juga telah melakukan penolakan penerbitan sebanyak 2.140 paspor terhadap WNI yang terindikasi berpotensi disalahgunakan untuk tujuan berbahaya atau bekerja secara ilegal.
Penrad Siagian pun menyambut baik program Desa Binaan Imigrasi dan menyatakan dukungannya terhadap rencana menghadirkan korban TPPO sebagai duta edukasi melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
“Saya ingin generasi muda Sumatera Utara tidak menjadi korban berikutnya. Edukasi berbasis pengalaman nyata sangat penting agar masyarakat lebih waspada,” ungkapnya.
Selain itu, pertemuan turut membahas kebutuhan penguatan layanan keimigrasian di daerah, termasuk aspirasi pembentukan kantor imigrasi baru guna memperluas jangkauan pelayanan.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara dengan DPD RI dalam menghadirkan pengawasan keimigrasian yang optimal, perlindungan PMI yang lebih masif, serta pencegahan TPPO dan TPPM secara menyeluruh di wilayah Sumatera Utara, Pungkasnya.
(Red Ruli)
