GAYO LUES, ACEH — 14 Oktober 2026, Dugaan masih berlangsungnya aktivitas operasional PT Hopson Aceh Industri (PT HAI), meskipun sebelumnya disebut telah menerima keputusan penghentian operasional dari Pemerintah Aceh, kembali menjadi sorotan serius. Persoalan ini tidak hanya menyangkut kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan ketegasan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum.
Sorotan tajam tersebut disampaikan Syahputra Ariga, S.IP., Analis Kebijakan Publik, yang mempertanyakan tindak lanjut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gayo Lues terhadap arahan dan langkah administratif yang sebelumnya disebut telah dikeluarkan Pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh.
Menurut Syahputra, persoalan PT HAI tidak semestinya terus bergulir tanpa kepastian penyelesaian, terlebih apabila benar terdapat keputusan pemerintah yang mengharuskan perusahaan menghentikan aktivitas operasional sampai seluruh kewajiban perizinan dan lingkungan dipenuhi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Persoalan yang harus dijawab pemerintah bukan hanya apakah PT HAI telah memenuhi kewajiban perizinannya, tetapi juga mengapa keputusan penghentian operasional yang disebut telah diterbitkan belum menunjukkan hasil penegakan yang jelas di lapangan,” tegas Syahputra dalam substansi pernyataan yang disampaikannya.
Keputusan Pemerintah Aceh Tahun 2025 Dipertanyakan Pelaksanaannya
Berdasarkan dokumen yang dirujuk Syahputra, Pemerintah Aceh disebut telah menerbitkan surat bernomor 500.4/4734 tertanggal 25 April 2025, yang berkaitan dengan penghentian operasional kegiatan industri PT HAI.
Selain itu, terdapat surat bernomor 500.4/4736 pada tanggal yang sama, yang disebut berkaitan dengan pemenuhan standar perizinan dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup perusahaan.
Keberadaan kedua surat tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran persoalan PT HAI. Namun, isi lengkap, sifat hukum, masa berlaku, dan pelaksanaan keputusan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada Pemerintah Aceh serta instansi yang menerbitkannya.
Syahputra menilai bahwa apabila keputusan penghentian operasional benar masih berlaku dan belum dicabut, pemerintah berkewajiban menjelaskan bagaimana pengawasan kepatuhan perusahaan dilaksanakan.
Sebaliknya, apabila perusahaan telah memenuhi kewajibannya atau terdapat perubahan keputusan administratif, pemerintah juga perlu menyampaikan informasi tersebut secara terbuka agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
Pertanyaan mendasar yang kini muncul adalah apakah keputusan penghentian operasional tersebut benar-benar dilaksanakan, apakah telah dilakukan pemeriksaan lapangan, dan apakah terdapat dokumen resmi yang memperbolehkan perusahaan kembali menjalankan aktivitasnya.
Surat DLHK Aceh Juli 2026, Mengapa Tindak Lanjut Belum Jelas?
Persoalan ini semakin mendapat perhatian setelah DLHK Aceh pada Juli 2026 disebut telah menyurati DLH Kabupaten Gayo Lues agar melakukan langkah penegakan hukum dan pemberian sanksi administratif terhadap PT HAI sesuai kewenangan.
Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan Syahputra, tindak lanjut yang diketahuinya hingga saat ini baru berupa penyampaian draf kepada aparat penegak hukum lingkungan.
Belum diperoleh kepastian mengenai apakah DLH Kabupaten Gayo Lues telah melakukan pemeriksaan lapangan, menerbitkan keputusan sanksi administratif, atau menjalankan tindakan pengawasan lainnya terhadap perusahaan.
Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban resmi.
Mengapa proses tindak lanjut disebut belum menghasilkan kepastian? Apakah terdapat kendala kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten? Apakah perusahaan telah menjalani pemeriksaan kepatuhan? Dan bagaimana status keputusan penghentian operasional yang sebelumnya diterbitkan?
Menurut Syahputra, seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan, bukan sekadar pernyataan administratif.
Ia menekankan bahwa surat-menyurat antarlembaga tidak boleh menjadi pengganti tindakan pengawasan yang memang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Jejak Pemberitaan Sejak 2025, Persoalan Belum Menemukan Titik Terang
Penelusuran terhadap pemberitaan sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan PT HAI bukan pertama kali mencuat ke ruang publik.
Pada 15 Mei 2025, Oposisi News 86 memberitakan dugaan aktivitas produksi PT HAI pada malam hari meskipun terdapat surat penghentian operasional. Laporan tersebut mengutip keterangan warga dan menyebutkan bahwa pihak perusahaan belum memberikan tanggapan ketika dihubungi saat itu.
Kemudian, pada 26 September 2025, Redaksi juga memberitakan sorotan terhadap PT HAI dan PT Rosin Trading Internasional. Pemberitaan tersebut merujuk pada Surat Gubernur Aceh Nomor 500.4/4738 tanggal 25 April 2025 yang meminta evaluasi serta penghentian operasional perusahaan sampai kewajiban perizinan dipenuhi.
Sorotan berlanjut pada September 2026. Dalam tulisan yang diterbitkan Detik Timur, Syahputra Ariga kembali mempertanyakan efektivitas pelaksanaan sanksi administratif terhadap perusahaan pengolahan getah pinus di Gayo Lues. Tulisan tersebut juga menyebut Surat Gubernur Aceh Nomor 600.4/15412 tanggal 22 Oktober 2025 kepada PT HAI.
Rangkaian pemberitaan ini menunjukkan bahwa persoalan perizinan dan pengawasan PT HAI telah menjadi perhatian publik sejak 2025. Namun, laporan terdahulu tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan masih melakukan pelanggaran pada Oktober 2026.
Untuk memastikan keadaan sebenarnya, diperlukan pemeriksaan dokumen perizinan terbaru, hasil pengawasan lapangan, dan keterangan resmi perusahaan serta instansi berwenang.
Syahputra Ariga: Jangan Sampai Penegakan Hukum Hanya Berhenti di Atas Kertas
Syahputra menilai pemerintah harus memberikan kepastian terhadap status penanganan PT HAI.
Ia mempertanyakan efektivitas koordinasi antarlembaga apabila surat yang diterbitkan pemerintah provinsi belum diikuti kejelasan tindakan di tingkat pelaksana.
Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran yang masih berlangsung, instansi berwenang harus mengambil langkah penegakan hukum secara terukur. Namun, apabila perusahaan telah memenuhi kewajibannya, hasil verifikasi tersebut juga harus disampaikan secara transparan.
Persoalan ini, menurut Syahputra, tidak boleh dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan tanpa penjelasan resmi.
Sorotannya juga diarahkan pada tanggung jawab DLH Kabupaten Gayo Lues dalam menindaklanjuti koordinasi pengawasan lingkungan, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Regulasi Lingkungan Memberikan Dasar Penindakan
Dalam kerangka hukum nasional, pengawasan dan penegakan kewajiban lingkungan hidup diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, antara lain, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Pasal 76 dalam ketentuan yang telah diubah mengatur penerapan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah apabila hasil pengawasan menemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
Sementara itu, Pasal 77 memberikan kewenangan kepada menteri untuk menerapkan sanksi administratif apabila pemerintah daerah dinilai sengaja tidak menerapkan sanksi terhadap pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan memiliki mekanisme yang dapat dijalankan berdasarkan hasil pengawasan dan pembuktian.
Namun, penerapan sanksi terhadap PT HAI tetap harus didasarkan pada temuan yang sah, status perizinan terkini, serta kewenangan instansi yang menangani kegiatan usaha tersebut.
Pengelolaan Limbah dan Penggunaan Air Sungai Juga Harus Diperiksa
Selain persoalan penghentian operasional, Syahputra turut menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap kewajiban pengelolaan limbah dan penggunaan sumber daya air oleh perusahaan.
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap dokumen administrasi. Pemerintah perlu memastikan kesesuaian antara persetujuan lingkungan dan kondisi kegiatan industri yang sebenarnya.
Beberapa aspek yang perlu dipastikan mencakup legalitas pengambilan air sungai, pemenuhan persetujuan teknis pembuangan air limbah apabila diwajibkan, pengoperasian instalasi pengolahan air limbah, serta kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan.
Apabila ditemukan indikasi pembuangan limbah tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku, pemeriksaan teknis dan pengambilan sampel perlu dilakukan oleh petugas yang berwenang.
Meski demikian, sampai terdapat hasil pengujian dan pemeriksaan resmi, dugaan pencemaran tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang telah terbukti.
Berikan Tenggat Satu Minggu, Syahputra Minta Bupati Evaluasi Kepala DLH
Dalam pernyataannya, Syahputra memberikan tenggat waktu satu minggu kepada DLH Kabupaten Gayo Lues untuk menyampaikan kepastian langkah penanganan persoalan PT HAI.
Ia meminta agar pemerintah tidak hanya menyampaikan bahwa proses koordinasi sedang berjalan, tetapi juga memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan, langkah pengawasan, dan tindak lanjut administratif yang telah dilakukan.
Apabila dalam waktu tersebut tidak terdapat perkembangan yang jelas, Syahputra meminta Bupati Gayo Lues melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala DLH Kabupaten Gayo Lues.
Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup pelaksanaan tugas, tindak lanjut surat dari pemerintah provinsi, serta kemungkinan adanya kelalaian dalam menjalankan kewenangan.
Syahputra bahkan meminta agar pencopotan kepala dinas dipertimbangkan apabila melalui evaluasi resmi terbukti terdapat kelalaian serius atau ketidakmampuan menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Desakan tersebut merupakan sikap dan tuntutan Syahputra, bukan kesimpulan bahwa pejabat terkait telah melakukan pelanggaran.
Ancaman Demonstrasi ke Kantor Gubernur Aceh
Syahputra juga menyampaikan bahwa aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Aceh dapat menjadi langkah berikutnya apabila persoalan tersebut tidak memperoleh penyelesaian yang jelas.
Rencana aksi tersebut dimaksudkan untuk meminta perhatian langsung Pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Gayo Lues.
Ia menilai persoalan PT HAI telah berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan kejelasan penyelesaian, baik mengenai kepatuhan perusahaan maupun tindak lanjut pemerintah.
Bagi Syahputra, kepastian hukum harus berlaku bagi seluruh pelaku usaha tanpa mengabaikan kepentingan investasi, keberlangsungan lapangan pekerjaan, dan perlindungan lingkungan hidup.
Hak Jawab PT HAI dan Pemerintah Daerah
Di tengah sorotan tersebut, terdapat sejumlah persoalan yang masih membutuhkan konfirmasi resmi, terutama mengenai status operasional PT HAI pada Oktober 2026, kelengkapan perizinan terbaru, hasil pemeriksaan lingkungan, dan pelaksanaan keputusan Pemerintah Aceh.
Keterangan dari manajemen PT HAI diperlukan untuk menjelaskan apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban administratif dan lingkungan serta apakah terdapat dasar hukum yang memperbolehkan kegiatan operasionalnya berlangsung.
Sementara itu, DLH Kabupaten Gayo Lues dan DLHK Aceh perlu dimintai penjelasan mengenai pembagian kewenangan, tindak lanjut surat pengawasan, serta status penanganan administratif terhadap perusahaan.
Hingga penyusunan naskah ini, tanggapan terbaru dari pihak-pihak tersebut belum tersedia untuk dicantumkan. Karena itu, belum dapat disimpulkan bahwa PT HAI terbukti melanggar keputusan penghentian operasional yang masih berlaku ataupun bahwa pejabat pemerintah sengaja mengabaikan kewajibannya.
Penegakan Hukum Lingkungan Menjadi Ujian Transparansi Pemerintah
Persoalan PT HAI kini bukan hanya berkaitan dengan dugaan ketidakpatuhan satu perusahaan, melainkan juga menjadi ujian terhadap transparansi pemerintah dalam mengawasi kegiatan industri.
Apabila pemerintah telah mengeluarkan keputusan administratif, masyarakat berhak mengetahui bagaimana keputusan tersebut dilaksanakan, apakah kewajiban perusahaan telah dipenuhi, dan apa hasil pemeriksaan yang dilakukan instansi berwenang.
Sebaliknya, perusahaan juga berhak memperoleh kepastian hukum serta kesempatan memberikan penjelasan dan menunjukkan dokumen kepatuhannya.
Sorotan Syahputra Ariga memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keputusan pemerintah tidak boleh kehilangan makna dalam pelaksanaannya. Namun, setiap dugaan pelanggaran juga harus diuji melalui bukti, pemeriksaan yang objektif, dan prosedur hukum yang berlaku.
