Britana.com | JAKARTA, 2 Juni 2026 — Rupiah kembali dipaksa bertekuk lutut di hadapan dolar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar bergerak melemah dan pasar mulai gelisah, pertanyaan lama kembali muncul dengan wajah yang lebih tajam. Sampai kapan ekonomi Indonesia harus hidup dengan napas yang ditentukan dari Washington?
Pelemahan rupiah bukan sekadar angka di layar pasar uang. Ia adalah alarm keras bahwa Indonesia terlalu lama bergantung pada dolar AS dalam perdagangan, pembiayaan, utang, investasi, hingga transaksi internasional. Saat dolar menguat, rupiah tertekan; saat The Fed bergerak, pasar domestik ikut gemetar.
Di tengah tekanan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai membawa pesan yang lebih berani. Pemerintah disebut menyiapkan penerbitan Panda Bond atau surat utang berdenominasi renminbi di pasar China sebagai bagian dari diversifikasi pembiayaan. Langkah ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pembiayaan berbasis dolar AS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Inilah titik pentingnya. Indonesia tidak sedang sekadar menambal rupiah yang bocor. Indonesia mulai mencari jalan keluar dari jebakan lama bernama dominasi dolar.
Dedolarisasi bukan berarti Indonesia membuang dolar secara membabi buta. Dedolarisasi berarti negara mulai mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap dolar AS agar ekonomi nasional tidak terus-menerus menjadi korban gejolak eksternal. Ini bukan sikap anti-Amerika, melainkan ikhtiar membangun kedaulatan ekonomi.
Bank Indonesia sudah lebih dulu membuka jalan lewat Local Currency Transaction atau LCT. Hingga pertengahan 2025, nilai transaksi LCT mencapai US$11,7 miliar, melonjak dari US$4,702 miliar pada semester I 2024. Angka ini menunjukkan bahwa transaksi menggunakan mata uang lokal bukan lagi sekadar wacana, tetapi sudah bergerak menjadi instrumen nyata.
Dengan LCT, perdagangan Indonesia dengan negara mitra tidak harus selalu melewati dolar AS. Transaksi dengan China dapat diperluas memakai rupiah dan yuan. Transaksi dengan Jepang, Malaysia, Thailand, dan negara mitra lain juga dapat diarahkan memakai mata uang lokal masing-masing.
Di sinilah rupiah mulai diberi ruang untuk berdiri. Selama ini, terlalu banyak transaksi dunia berjalan melalui dolar, bahkan ketika barang yang diperdagangkan tidak berasal dari Amerika. Akibatnya, negara seperti Indonesia ikut menanggung risiko dari mata uang yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan sendiri.
Maka, pelemahan rupiah hari ini seharusnya tidak hanya dibaca sebagai krisis nilai tukar. Ia harus dibaca sebagai tamparan terhadap ketergantungan struktural. Kalau akar masalahnya adalah ketergantungan pada dolar, maka jawabannya tidak cukup hanya dengan intervensi sesaat.
Bank Indonesia juga memperluas kerja sama penggunaan mata uang lokal di kawasan ASEAN. Hingga Juli 2025, transaksi LCT tercatat sebesar US$14,1 miliar ekuivalen atau tumbuh 112 persen secara tahunan. Jumlah pengguna LCT juga meningkat menjadi rata-rata 7.568 nasabah per bulan pada 2025.
Angka-angka itu memperlihatkan bahwa jalur dedolarisasi mulai terbentuk. Bukan dengan pidato kosong, tetapi lewat transaksi, kerja sama bank sentral, instrumen keuangan, dan keberanian mengurangi dominasi satu mata uang global. Ini adalah perang sunyi melawan ketergantungan lama.
Dalam konteks yang lebih besar, langkah Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia masuk BRICS menjadi semakin relevan. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025, sebuah blok ekonomi negara-negara berkembang yang mencakup kekuatan besar seperti Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Keputusan itu bukan langkah kecil. BRICS memberi Indonesia ruang baru untuk memperluas diplomasi ekonomi, membuka akses pembiayaan alternatif, memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, dan tidak terus-menerus terpaku pada arsitektur ekonomi Barat. Dalam dunia yang bergerak multipolar, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton.
Prabowo tampaknya membaca arah zaman. Dunia tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh satu poros kekuatan. Negara-negara berkembang mulai mencari panggung sendiri, mata uang sendiri, bank pembangunan sendiri, dan sistem kerja sama yang tidak selalu dikunci oleh dolar AS.
Karena itu, masuknya Indonesia ke BRICS dapat dinilai sebagai langkah tepat. Bukan karena Indonesia harus memusuhi Barat, tetapi karena Indonesia harus punya lebih banyak pintu. Negara sebesar Indonesia tidak boleh hanya mengetuk satu rumah ketika membutuhkan pasar, modal, teknologi, dan kerja sama ekonomi.
Namun, dedolarisasi tidak boleh menjadi slogan gagah tanpa isi. Rupiah tidak akan kuat hanya karena pemerintah bicara berani. Rupiah akan kuat jika ekspor meningkat, impor strategis ditekan, industri domestik diperkuat, hilirisasi berjalan serius, dan devisa hasil ekspor benar-benar pulang memperkuat sistem keuangan nasional.
Di sinilah ujian sebenarnya. Kalau Indonesia hanya bicara dedolarisasi tetapi tetap bergantung pada impor, utang luar negeri, dan ekspor bahan mentah, maka rupiah akan tetap mudah ditekan. Dedolarisasi butuh produksi, bukan hanya pernyataan.
Tetapi arah kebijakan ini tetap patut dibaca sebagai sinyal penting. Pemerintah, Bank Indonesia, dan diplomasi luar negeri mulai bergerak ke satu titik yang sama. Indonesia perlahan membangun jalan agar rupiah tidak selamanya tunduk pada bayang-bayang dolar.
Pelemahan rupiah hari ini bisa menjadi luka. Tetapi dari luka itu, Indonesia punya alasan untuk berani berubah. Jika dijalankan serius, dedolarisasi dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat rupiah, menjaga kedaulatan ekonomi, dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan global.
Indonesia tidak sedang meninggalkan dolar. Indonesia sedang membangun jalan agar rupiah tidak terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang dolar.
Dan jika jalan itu dibangun dengan konsisten, maka pelemahan rupiah hari ini bisa menjadi awal dari perlawanan besar. Bukan perlawanan dengan teriakan kosong, tetapi dengan strategi ekonomi yang lebih mandiri, lebih berani, dan lebih berdaulat.
