Britana.com | JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Nasional (DPP AMAN) menyoroti masa depan Papua di tengah derasnya agenda hilirisasi dan pembangunan nasional. Papua dinilai tidak boleh hanya dipandang sebagai wilayah kaya sumber daya alam, tetapi harus ditempatkan sebagai ruang hidup masyarakat adat yang memiliki hak, identitas, budaya, dan masa depan.
Pandangan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Transformasi Papua di Tengah Agenda Hilirisasi dan Pembangunan Nasional” yang digelar DPP AMAN dalam rangka Halalbihalal di Jakarta Selatan, Sabtu, 30 Mei 2026.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal DPP AMAN, Andre, menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh melihat persoalan Papua secara sempit dan emosional. Menurutnya, berbagai isu yang muncul, termasuk setelah viralnya film Pesta Babi, harus dilihat secara objektif dari banyak sudut pandang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Andre mengingatkan agar mahasiswa tidak mudah terseret opini yang dibangun kelompok tertentu. Ia menilai Papua adalah wilayah yang memiliki persoalan kompleks, sehingga pembangunan di daerah tersebut tidak bisa disamakan begitu saja dengan daerah lain.
“Melihat Papua harus dari berbagai perspektif. Jangan sampai mahasiswa tergiring opini mengikuti agenda kelompok tertentu. Kita harus melihat bagaimana konsentrasi pembangunan pemerintah pusat terhadap Papua, baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, hilirisasi, maupun pemberdayaan masyarakat,” ujar Andre.
Andre juga menyinggung soal keamanan investasi dan pembangunan di Papua. Menurutnya, Papua masih menghadapi situasi konflik, sehingga kehadiran negara diperlukan untuk memastikan pembangunan dapat berjalan.
Ia mengatakan, investor tentu membutuhkan jaminan keamanan dalam menjalankan aktivitasnya. Apalagi, menurutnya, terdapat sejumlah kasus kekerasan terhadap pekerja proyek di Papua yang dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka atau OPM.
“Karena Papua masih daerah konflik, para investor pasti membutuhkan keamanan. Dalam konteks itu, keterlibatan TNI sebagai representasi negara diperlukan untuk mengawal agar proses pembangunan berjalan lancar,” kata Andre.
Sementara itu, Peneliti Indonesian Public Institute, Abdan Sakura, menilai perdebatan tentang Papua selama ini kerap dijebak dalam dua kutub ekstrem: antara menjaga identitas atau mendorong pembangunan. Padahal, menurutnya, keduanya tidak seharusnya dipertentangkan.
Abdan menegaskan bahwa identitas, budaya, dan hak masyarakat adat Papua adalah hal penting yang wajib dijaga. Namun, ia juga mengingatkan bahwa identitas saja tidak cukup untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Anak-anak Papua membutuhkan pendidikan yang baik. Keluarga membutuhkan layanan kesehatan. Generasi muda membutuhkan pekerjaan. Masyarakat membutuhkan akses ekonomi yang lebih luas. Karena itu, menjaga identitas dan mendorong pembangunan harus berjalan bersama,” ujar Abdan.
Menurut Abdan, masyarakat Papua memiliki hak yang sama untuk menikmati kemajuan sebagaimana masyarakat di wilayah lain Indonesia. Karena itu, pembangunan tidak boleh terus dicurigai sebagai ancaman, tetapi juga tidak boleh dijalankan secara serampangan dengan mengorbankan tanah adat, lingkungan, dan nilai-nilai lokal.
Ia menilai Papua membutuhkan fondasi yang kuat untuk menjaga jati diri, sekaligus arah pembangunan yang jelas untuk menghadapi masa depan.
“Papua membutuhkan akar yang kuat untuk menjaga jati dirinya. Tetapi Papua juga membutuhkan arah yang jelas untuk membangun masa depannya. Keduanya tidak boleh dipertentangkan,” tegasnya.
Abdan juga menyoroti hilirisasi sebagai salah satu agenda strategis nasional. Menurutnya, hilirisasi tidak boleh dipahami hanya sebagai urusan mengolah sumber daya menjadi produk bernilai tinggi. Lebih dari itu, hilirisasi harus menjadi jalan untuk memastikan kekayaan daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat lokal.
“Hilirisasi bukan hanya soal nilai tambah ekonomi. Ini juga soal bagaimana kita memproyeksikan masa depan dan memastikan kekayaan yang dimiliki suatu daerah tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memberi manfaat luas bagi masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Abdan mengingatkan bahwa hilirisasi di Papua tidak boleh mengabaikan persoalan lingkungan, tanah adat, dan distribusi manfaat ekonomi. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari angka investasi atau pertumbuhan ekonomi semata.
“Pertanyaannya sederhana: masyarakat Papua menjadi penonton atau menjadi pelaku utama? Kalau pembangunan hanya menghadirkan investasi besar tetapi masyarakat lokal tidak menikmati manfaatnya, maka pembangunan itu kehilangan makna,” ujarnya.
Di sisi lain, Pendiri Institut Kajian Strategis Nasional, Edy Subroto, menyoroti posisi strategis Papua dalam menghadapi tantangan global, terutama di sektor pangan. Menurutnya, dunia saat ini sedang menghadapi tekanan besar akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan meningkatnya kebutuhan pangan global.
Dalam situasi itu, Edy menilai Indonesia harus mulai melihat Papua sebagai wilayah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, ia menekankan bahwa pengembangan pangan di Papua tidak boleh dilakukan dengan pendekatan eksploitatif.
“Papua tidak boleh hanya dilihat sebagai tanah kosong yang siap diproduksi. Tanah di Papua adalah ruang hidup, ruang budaya, dan ruang sosial masyarakat adat. Karena itu, pembangunan harus hati-hati, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ujar Edy.
Menurut Edy, Papua memiliki potensi besar dari sisi lahan, keanekaragaman hayati, serta komoditas lokal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, semua itu harus dimulai dari kebutuhan masyarakat dan karakter wilayahnya sendiri.
Ia menegaskan, pembangunan Papua ke depan harus diarahkan pada penguatan sumber daya manusia, pengembangan sektor produktif berbasis potensi lokal, serta peningkatan konektivitas agar masyarakat dapat terhubung dengan pusat-pusat ekonomi nasional.
“Pembangunan di Papua tidak boleh datang hanya membawa alat berat, modal besar, dan proyek nasional. Pembangunan harus datang bersama pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap masyarakat adat,” tegas Edy.
Diskusi tersebut berlangsung interaktif dan diikuti berbagai kalangan, mulai dari aktivis mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas sosial, pegiat kebijakan publik, hingga perwakilan mahasiswa Papua dan daerah lainnya yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta.
Forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai masa depan Papua di tengah agenda pembangunan nasional yang terus bergerak. Para peserta secara umum sepakat bahwa transformasi dan hilirisasi di Papua perlu didukung, tetapi tidak boleh dijalankan dengan cara yang mengabaikan manusia, lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat.
Mereka menegaskan, masa depan Papua tidak boleh hanya ditentukan oleh angka investasi, proyek infrastruktur, atau target pertumbuhan ekonomi. Masa depan Papua harus dibangun dengan memastikan masyarakat adat menjadi subjek utama pembangunan, bukan sekadar penonton di atas tanahnya sendiri.
